Spread the love

Ina Rachman – Siapa yang tidak tahu seluk beluk Ina Rachman, si Advokat dengan julukan Advokat spesialis perempuan tertindas. Pengacara berhati mulia yang memiliki concern terhadap isu perempuan ini memang sangat sering menangani kasus rumah tangga. Dimana ia ada pada pihak perempuan. Sosok yang paling banyak dirugikan atas suatu perceraian.

ina rachman tersangka qnet

Bahkan, kepeduliannya ini tidak tanggung-tanggung. Ia membebaskan biaya konsultasi hukum untuk kasus perceraian. Baginya, perceraian adalah musibah untuk perempuan. Sehingga, tidak ada sepeser pun fee yang ia terima dalam kasus tersebut.

ina rachman tersangka qnet

Sebutlah beberapa nama selebritis yang pernah ditangani kasus hukumnya oleh Ina seperti Marcella Zalianty, Eddies Adellia, Elma Theana, Risty Tagor, istri Ustadz Zakky Mirza, istri Opick, dan masih banyak lagi lainnya.

ina rachman tersangka qnet

Tak hanya dalam hukum, Ina pun kerap menjadi pembicara pada sosialisasi terkait isu perempuan di berbagai forum. Hal ini semata dilakukannya karena kedekatan emosionalnya dengan perempuan lain.

ina rachman tersangka qnet

Managing director di firma hukum Ina Rachman-Mulyaharja & Associates ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap para perempuan. Yang mana selalu menjadi korban dan memiliki kekuatan yang lemah.

Berbagai tantangan kaum perempuan di bidang hukum memang masih banyak sekali. Hal ini menjadikan sebuah pekerjaan rumah tangga untuk orang-orang yang berhati mulia seperti Ina Rachman. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini. Mulai dari perspektif keliru, minimnya regulasi yang melindungi perempuan, dan masih banyak lagi.

Di Indonesia sendiri, hukum, belum bisa menangkap esensi keadilan di dalam kasus yang dihadapi perempuan. Perempuan dalam hal ini meliputi saksi, korban, serta pihak. Namun, masih banyak sekali perempuan yang menjadi korban.

Setidaknya, terdapat tujuh macam tantangan perempuan dalam hukum yang perlu disadari oleh banyak pihak. Sehingga, lebih banyak orang yang berhati mulia dan menyoroti hal ini seperti Ina Rachman. Berikut ulasannya:

  1. Belum dimilikinya perspektif gender pada aparat penegak hukum. Yang mana masih banyak penegak hukum yang tidak memerhatikan Perma Nomor 3 tahun 2017 mengenai Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Majelis belum cermat dalam kaitannya dengan relasi kuasa dimana korban berhadapan dengan atasannya.
  2. Perempuan di hadapan hukum rentang mengalami posisi sebagai korban atau reviktimisasi.
  3. Norma hukum acara masih memiliki orientasi pada hak terdakwa atau tersangka
  4. Masih banyak media massa yang memberikan identitas perempuan yang berposisi sebagai korban.
  5. Perempuan yang menjadi korban diperiksa bersamaan dengan terdakwa atau tersangka
  6. Perempuan di mata hukum masih banyak yang tidak didampingi oleh penasihat hukum
  7. Praktik rekayasa bukti serta korupsi masih ada dalam proses penegakan hukum

Tantangan ini membuat banyak perempuan yang menjadi korban tidak memiliki keinginan untuk membawa perkaranya dengan mekanisme hukum. Sehingga, perempuan yang menghadapi masalah hukum terlebih yang berhubungan dengan kekerasan seksual atau KDRT juga membutuhkan psikolog dan dokter di samping pendamping hukum.

Isu gender harus diberikan saat pendidikan hukum bagi para calon lawyer. Sehingga, lebih banyak lagi advokat yang memberikan layanan hukum yang adil untuk perempuan seperti Ina Rachman.

Masih Banyak Regulasi yang Belum Peka Gender

Saat ini, regulasi hukum belum banyak yang peka terhadap gender. Dalam berbagai perkara, masih banyak hakim yang memiliki pendapat bahwa perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual, maka perempuan tersebut tidak layak dilindungi hukum karena tidak lagi perawan.

Sehingga, perempuan tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai korban pemerkosaan. Lebih ironis lagi, kekerasan fisik dalam hukum di Indonesia masih dilihat hanya sekadar kekerasan fisik. Sehingga, jika tidak ada bukti fisik, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan.

Banyak masalah yang dihadapi perempuan ada kaitannya dengan perspektif gender. Jadi, hampir 76 persen kasus perempuan hukumannya ada di bawah tuntutan. Regulasi saat ini sangat minim memerhatikan isu gender.

Tak kalah penting, harus lebih banyak orang yang berhati mulia seperti Ina Rachman yang membela perempuan tertindas. Sebab, posisi perempuan kerap dirugikan disebabkan akrena perspektif patriarki masih mengakar di sistem hukum Indonesia.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang menanggung beban ekonomi dan sosial karena PHK sepihak serta masih banyak lagi menuntut banyak pihak untuk lebih berpartisipasi menuntaskannya.

Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d398165d1d7a/7-tantangan-dihadapi-perempuan-ketika-berhadapan-dengan-hukum/